Jember, 1 November 2024
Rektor Universitas Jember (UNEJ) memerintahkan segenap pimpinan unit kerja untuk memperkuat good governance (tata kelola yang baik) dan transparansi keuangan sebelum UNEJ beralih status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Pasalnya good governance dan transparansi keuangan menjadi dasar bagi pengelolaan PTN-BH, selain pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermutu. Oleh karena itu Rektor UNEJ meminta semua unsur pimpinan turut aktif menyosialisasikan PTN-BH di masing-masing unit kerjanya.
Perintah ini disampaikan oleh Rektor UNEJ saat memberikan arahan pada kegiatan Focus Group Discussion Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Keuangan menuju PTN-BH (31/10/2024 hingga 2/11/2024). Dalam kegiatan ini turut hadir seluruh pimpinan di bidang keuangan dan umum di lingkungan UNEJ, serta Satuan Pengawasan Internal. Para peserta juga berdiskusi dengan mitra UNEJ di bidang keuangan dan umum seperti dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan pemateri dari Biro SDM Kemdikbudristek.
“Memang tidak mudah menjadi PTN-BH, namun dengan semangat gotong royong dan kolaborasi saya yakin UNEJ bisa bertransformasi dari PTN BLU menuju PTN BH. Apalagi Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek memberikan lampu hijau bagi kita untuk menuju PTN-BH,” jelas Iwan Taruna.
Sementara itu dalam laporannya, Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum UNEJ menjelaskan ada enam pokok bahasan di kegiatan kali ini. Meliputi bagaimana kemandirian dan akuntabilitas manajemen SDM, penguatan akuntabilitas melalui monev oleh SPI, optimalisasi aset dan transparansi pengelolaan keuangan serta edukasi perpajakan. Peserta kegiatan juga mendapatkan tambahan pengalaman dari Universitas Airlangga yang sudah lebih dahulu menjadi PTN-BH.
“Kegiatan kali ini diharapkan akan memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan UNEJ dan meningkatkan pemahaman bersama akan apa itu PTN-BH, sebelum UNEJ bertransformasi menjadi PTN-BH. Apalagi banyak dinamika yang terjadi saat ini, seperti penerimaan tenaga PPPK yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Perubahan ini tentu perlu penyesuaian agar prosesnya berjalan dengan baik,” ujar Prof. Sri Hernawati. (iim)