Jember, 13 Februari 2026
Indonesia resmi memasuki babak baru dalam tata kelola sektor pertanian nasional.
“Ini pertama kali di Indonesia,” tegas Prof. Bayu saat diwawancarai seusai kegiatan Kuliah Umum Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) bertema “Insight For The Future” di Gedung R. Soedjarwo Lantai 5, Kamis (12/02/2026).
Berbeda dengan skema konvensional, asuransi pertanian ini bersifat fleksibel mengikuti masa tanam. Jika petani menanam padi selama empat bulan, maka periode asuransi dapat disesuaikan dengan masa tanam tersebut atau sepanjang kontrak lahan berlangsung. Model ini dirancang adaptif terhadap karakter pertanian yang bersifat musiman dan dinamis.
Namun, ada satu syarat utama: petani wajib berbasis teknologi. UNEJ menghadirkan sistem precision agriculture yang memanfaatkan sensor, data logger, dan pemantauan berbasis GPS untuk memastikan seluruh proses budidaya terdokumentasi secara akurat.
“Teknologi digunakan untuk monitoring. Apakah ada bencana, perubahan iklim, atau faktor force majeure seperti gunung meletus. Kalau itu terjadi, tentu berhak klaim. Tapi kalau karena kelalaian dan tidak ada data, tidak bisa,” tegasnya.
Artinya, praktik pertanian konvensional tanpa pencatatan digital tidak lagi relevan dalam skema ini. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bibit, proses tanam, hingga panen harus sesuai SOP dan terdokumentasi. Bahkan manipulasi lokasi atau fake GPS menjadi salah satu risiko yang diantisipasi sistem.
Prof. Bayu menjelaskan, teknologi yang digunakan merupakan produk riset UNEJ yang telah dipatenkan dan diproduksi melalui startup berbasis inovasi. Saat ini terdapat lebih dari 20 produk teknologi pertanian yang siap mendukung implementasi asuransi berbasis data tersebut.
“Kalau sudah paten, tidak bisa diperjualbelikan pihak lain. Produksinya melalui startup, karena UNEJ bukan lembaga komersial,” jelasnya.
Saat ini, pembahasan teknis terkait implementasi skema masih terus dimatangkan bersama para pemangku kepentingan dan lembaga terkait di bawah pengawasan OJK. Fokus utama pengembangan diarahkan pada penguatan sistem monitoring, standar tata kelola, serta kesiapan ekosistem pertanian berbasis teknologi sebelum implementasi nasional dilakukan secara penuh.
Mengapa pertanian? Karena sektor ini dikenal sebagai high risk sector. Serangan hama, cuaca ekstrem, hingga fluktuasi produksi sulit diprediksi tanpa sistem monitoring yang kuat. Dengan teknologi, risiko dapat diukur dan dinilai secara objektif.
Tak hanya itu, sistem ini juga dirancang terintegrasi dengan rantai pasok. Petani yang memenuhi standar tata kelola berpotensi memperoleh akses pasar yang lebih luas. Prof. Bayu mencontohkan kebutuhan industri kuliner nasional yang dapat mencapai enam ton cabai per hari sebagai gambaran besarnya peluang pasar pertanian modern.
“Semua komoditas bisa diasuransikan. Padi, cabai, kopi, semua bisa. Yang penting tata kelolanya benar dan berbasis teknologi,” tegasnya.
Beberapa wilayah di luar Jawa, termasuk Sumatera, disebut berpotensi menjadi proyek percontohan. Ke depan, sosialisasi dan diskusi teknis akan diperluas untuk memastikan implementasi berjalan secara terukur, akuntabel, dan berdampak nasional.
Dengan langkah ini, UNEJ dan OJK tidak sekadar menggagas produk asuransi, tetapi mendorong transformasi nasional: pertanian modern berbasis data, terstandar, dan terlindungi. Sebuah sinyal kuat bahwa masa depan pangan Indonesia tidak lagi bertumpu pada spekulasi, melainkan pada teknologi dan manajemen risiko yang presisi.(is)
