[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Jember, 20 November 2019
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa mengingat setiap daerahnya memiliki kuliner khas. Keunggulan kuliner ini berpotensi menjadi sumber soft power dan penjaga kedaulatan budaya Indonesia. Pendapat ini disampaikan oleh Agus Trihartono, PhD., dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP saat menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Gastrodiplomasi, Pilar Baru Soft Power Indonesia”pada upacara Dies Reader dalam rangka Dies Natalis Universitas Jember ke 55 di Gedung Soetardjo (20/11).
Menurut Agus Trihartono, dalam kajian hubungan internasional keunggulan sebuah negara di peta dunia pada awalnya ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonominya, dua hal yang disebut sebagai faktor hard power. Namun seiring perkembangan jaman, negara tanpa keunggulan militer dan ekonomi yang besar pun mampu tampil sebagai negara yang diperhitungkan di dunia. “Mereka muncul karena kekuatan soft power, kemampuan memenangkan hati dan pikiran publik internasional dengan memakai budaya diantaranya dengan kuliner atau yang dikenal sebagai gastrodiplomasi. Dan Indonesia bisa jadi negara besar melalui kekayaan kuliner yang beragam yang dimilikinya, contohnya hanya untuk soto saja ada beragam soto mulai soto Lamongan hingga Coto Makassar,” jelas Agus Trihartono.
Dosen yang alumnus Universitas Jember ini lantas membandingkan gastrodiplomasi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia seperti Thailand, Vietnam atau Jepang. Thailand dengan dukungan penuh pemerintahnya melalui Global Thai Program yang mendorong pendirian restoran khas Thailand di berbagai belahan dunia hingga masakan Tom Yam jadi populer. Thailand adalah contoh pengembangan gastrodiplomasi yang menitikberatkan pada peran pemerintah. Model keterlibatan negara ini juga dianut oleh Taiwan dengan Dumpling Diplomacy dan Peru dengan Cocina Peruana Campaign. Langkah berbeda dilakukan oleh Vietnam yang lebih bertumpu pada jaringan diaspora Vietnam pemilik restoran khas Vietnam dan Jepang yang mengandalkan chef lulusan sekolah masakan Jepang. Peran negara dalam pengembangan gastrodiplomasi di kedua negara tersebut relatif minim.
Lantas bagaimana dengan Indonesia ? Kesadaran menjadikan kuliner sebagai alat diplomasi sebenarnya sudah dimulai oleh presiden RI pertama, Ir. Soekarno yang memerintahkan dokumentasi kekayaan kuliner nusantara melalui penerbitan buku Mustika Rasa yang dirintis sejak tahun 1960. “Lantas usaha ini baru diseriusi di era Presiden Joko Widodo yang mencanangkan empat pilar Diplomasi Indonesia yakni Diplomasi Kebudayaan, Diplomasi Olahraga, Diplomasi Film dan Diplomasi Makanan. Presiden menginginkan ada makanan Indonesia yang menjadi ikon nation brand. Dan sebenarnya kita sudah memiliki modal dengan ditetapkannya rendang sebagai makanan terenak di dunia versi CNN,” ungkap dosen yang meraih gelar magister dan doktornya di Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang ini.
Agus Trihartono kemudian merekomendasikan agar pentingnya promosi kuliner Indonesia dengan melibatkan semua aktor yang ada baik negara maupun non negara. Seperti Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Perdagangan. Sementara aktor non negara yang bisa dilibatkan adalah Asosiasi Gastronomi Indonesia, organisasi diaspora Indonesia serta perguruan tinggi. “Universitas Jember sendiri telah mengirimkan rekomendasi mengenai pengembangan gastrodiplomasi Indonesia kepada presiden RI. Universitas Jember juga satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki pusat kajian Gastrodiplomasi di bawah Centre for Research in Social Sciences and Humanties,” pungkas Agus Trihartono. (iim)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]