Jember, 29 Oktober 2022
Pesta demokrasi yang akan di gelar pada 14 Februari 2024 mendatang kian dekat. Guna menyukseskan hajatan nasional ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menggandeng Universitas Jember ikut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dengan Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna di ruang sidang senat lantai 2 Gedung Rektorar dr. R. Achmad (29/10/2022). Secara garis besar, MoU berisikan tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.
Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna dalam sambutannya mengatakan, perlunya sinergi yang saling menguntungkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemilu nanti. “Banyak wahana yang bisa dimanfaatkan semisal Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dan program penelitian dan pengabdian dosen. Paling tidak KPU RI bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mensosialisasikan dan mengawasi banyak hal tentang Pemilu 2024 nanti,” katanya.
Dirinya menambahkan, pengetahuan tentang pemilu penting bagi mahasiswa, sebab sebagai generasi muda mahasiswa tidak boleh abai akan proses demokrasi bangsa. Iwan Taruna lantas berharap penandatanganan MoU hari ini segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengn fakultas dan unit kerja terkait agar implementatif, baik dengan KPU pusat, provinsi maupun daerah.
Sementara itu Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, menjelaskan dalam sambutannya, bahwa jalinan kerja sama dengan kampus sangat penting. Pasalnya menjelang pemilu KPU menjadi sentral konflik kepentingan hal tersebut perlu adanya pendampingan dari tenaga ahli yang dimiliki oleh Universitas Jember guna untuk meminimalisir konflik tersebut.
“Konflik itu menjadi mudah disulut dimana para calon menginginkan kemenangan dengan memperebutkan satu kursi dan perlu kita ketahui bersama, bahwa peran mahasiswa yang sangat kritis dalam mekanisme pemilihan umum, mereka akan sangat aktif dalam memicu potensi konflik tersebut, oleh sebab itu perlu langkah-langkah yang tepat,” ungkapnya.
Lalu dirinya menuturkan bahwa KPU memerlukan data pendukung dari Kampus untuk mengidentifikasi mahasiswa sesuai asal daerah mereka agar KPU dapat dengan mudah menyingkronkan data tersebut agar pendistribusian surat suara sesuai.
“Kami memerlukan data mahasiswa sesuai dengan daerahnya, agar kami dapat memfasilitasi hak suara mereka, sehingga kami dapat memdistribusikan surat suara secara tepat di masing-masing TPS,” katanya.
Dirinya berharap kerja sama antar lembaga tersebut dapat berdampak baik untuk pemilihan umum mendatang.(is)