Jember, 18 September 2025
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ) kembali dipercaya Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mendampingi program penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) 2025.
Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui Workshop Pemberdayaan 150 BUMDes dan KDMP yang melibatkan peserta dari empat kabupaten, yakni Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang. Acara berlangsung di Ruang Ir. Soekarno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Kamis (18/9/2025). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng., dilanjutkan dengan penandatanganan nota kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI.Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Universitas Jember untuk terus hadir dalam pembangunan desa, khususnya melalui peningkatan tata kelola BUMDes dan koperasi. “Universitas Jember ingin menjadi mitra desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar, agar benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan keterlibatan perguruan tinggi, kita ingin memastikan BUMDes berjalan profesional, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rektor UNEJ menutup dengan optimisme bahwa pendampingan ini akan melahirkan BUMDes dan KDMP tangguh. “Universitas Jember siap mengawal, bukan hanya dalam bentuk workshop, tapi juga penelitian, pengabdian, dan inovasi untuk pembangunan desa,” pungkasnya.
Menurut Prof. Dr. Novi Puspitasari, S.E., M.M., Wakil Dekan I FEB UNEJ, workshop ini tidak berhenti pada sesi tatap muka. “Peserta akan dibekali keterampilan menyusun laporan keuangan, mengelola bisnis, hingga merancang strategi keberlanjutan. Setelah workshop, kami akan melakukan pendampingan lapangan agar implementasi berjalan baik. Jadi, ini bukan kegiatan sehari selesai, melainkan proses berkesinambungan,” jelasnya, kala di wawancarai awak media.
Ia menambahkan, total 150 peserta yang hadir berasal dari 4 kabupaten dengan harapan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa. “Targetnya jelas, peserta harus memiliki kemampuan operasional, memahami tata kelola, dan mampu menjaga keberlanjutan BUMDes serta koperasi. Jangan sampai terulang kasus BUMDes yang berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Dengan kerja sama lintas pihak ini, diharapkan BUMDes dan KDMP di wilayah Tapal Kuda mampu berkembang lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing. “Kami ingin desa-desa tidak hanya bertahan, tapi tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang memberi manfaat langsung bagi warganya,” tuturnya.
Sementara itu, Yadi Hadian, Fungsional Analis Keuangan Negara Kementerian Keuangan RI, menjelaskan, program ini merupakan tahun kedua kolaborasi Kementerian Keuangan dengan Universitas Jember. “Tahun lalu, kami mendampingi 50 BUMDes secara intensif selama lima bulan. Tahun ini waktunya lebih singkat, tiga bulan, dengan tiga dosen pendamping yang masing-masing membina sepuluh BUMDes. Mahasiswa juga dilibatkan agar proses belajar sekaligus pengabdian ini memberi dampak luas,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejak kebijakan dana desa digulirkan pada 2012, jumlah alokasi terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari Rp50 triliun. “Tahun ini, 20% dana desa diarahkan untuk ketahanan pangan. Itu artinya BUMDes punya modal besar, tapi tanpa tata kelola yang baik akan berisiko. Karena itu pendampingan perguruan tinggi sangat penting,” ujarnya.
Dirinya juga menyinggung tantangan utama BUMDes di Indonesia. Dari sekitar 37 ribu BUMDes, sebagian besar masih berstatus perintis. “Mereka kesulitan membuat laporan keuangan sederhana, apalagi merancang proses bisnis. Maka tahap awal kita fokus membenahi pencatatan keuangan, baru kemudian mengembangkan model bisnis dan strategi pemasaran,” paparnya.
Selain BUMDes, program ini juga membidik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang baru diluncurkan pada 1 Juli 2025. KDMP dirancang untuk mengakses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Pinjaman bisa digunakan untuk belanja modal hingga operasional, dengan plafon maksimal Rp500 juta. Tahun ini Kementerian Keuangan menyiapkan dana Rp16 triliun, dan tahun depan meningkat menjadi Rp83 triliun. Agar efektif, KDMP wajib didukung sistem aplikasi terintegrasi dengan bank penyalur,” terangnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis, baik dari pengurus, kepala desa selaku pengawas ex-officio, hingga partisipasi masyarakat. “Transparansi adalah kunci agar KDMP tidak melenceng dari tujuan,” tambahnya.(is)
#DiktisaintekBerdampak #UnejBerdampak #KerjaSama
