Berita Universitas Jember

Pengarusutamaan Islam Moderat, Cara Universitas Jember Tangani Radikalisme Di Kampus

Jember, 26 November2019

Agung Purwanto, Kepala Humas Universitas Jember, menyampaikan bahwa pengarusutamaan Islam moderat menjadi cara yang dipilih untuk menangani masalah radikalisme di Kampus Tegalboto. Pernyataan ini disampaikan oleh Agung Purwanto saat konferensi pers menanggapi hasil penelitian yang menyatakan 22 persen mahasiswanya terpapar radikalisme (26/11). Menurutnya, Universitas Jember akan tetap mengutamakan komunikasi dua arah dalam memberikan pemahaman Islam moderat, serta cara-cara persuasif yang konstruktif untuk menjalankan deradikalisasi di kampus. Pihaknya juga menggandeng lembaga pemerintah, organisasi keagamaan dan lembaga lain yang berkompeten dalam pengarusutamaan Islam moderat di kampus.

“Ada beberapa kebijakan dalam pengarusutamaan Islam moderat yang kami lakukan, pertama mempersiapkan para dosen pengajar Mata Kuliah Umum seperti Pendidikan Agama Islam yang benar-benar berlatar belakang Islam moderat. Bahkan kami melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama untuk memberikan rekomendasi dalam memilih dosen tersebut. Kemudian mempersiapkan kurikulum Mata Kuliah Umum yang mengandung materi pengembangan karakter, penanaman nasionalisme dan cinta tanah air, serta mengajak peserta didik untuk melihat permasalahan yang ada untuk kemudian bersama-sama mencari solusinya. Dosen juga aktif menjadi kawan diskusi, pendamping, bahkan teman curhat bagi mahasiswa terutama di masalah agama,” jelas Agung Purwanto.

Perubahan kurikulum ini juga tampak pada Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam (PAI), jika sebelumnya lebih banyak memberikan penekanan pada fiqh dan aqidah, maka di kurikulum yang baru mahasiswa diperkenalkan pada cakrawala pemikiran Islam, seperti Islam dan demokrasi, HAM dalam perspektif Islam, serta teologi kebangsaan. Kebijakan ini didukung dengan program lanjutan seperti penataan tempat ibadah di lingkungan kampus. “Semua masjid, musholla serta Unit Kegiatan Rokhani Islam di lingkungan Kampus Tegalboto harus memiliki program yang senada dengan pengarusutamaan Islam moderat. Tak heran jika kini kegiatan seperti sholawatan, semaan Al Qur’an mulai marak di masjid kampus dan di fakultas. Kami juga mengagendakan program-program yang dapat mempertemukan mahasiswa lintas agama dan budaya yang dikemas dalam berbagai kegiatan semisal cross-cultural outbond,” imbuh Kepala Humas Universitas Jember.

Kedua, adalah melakukan pemetaan terhadap profil pemikiran keagamaan mahasiswa Universitas Jember. “Penelitian yang kemarin mencuat itu adalah pemetaan tahun 2017/2018 lalu, yang tujuan utamanya ingin mengetahui pemikiran mahasiswa kita terkait indikasi awal benih-benih radikalisme. Jadi bukan berarti 22 persen mahasiswa tadi terpapar atau sudah memiliki pandangan radikal, sama sekali bukan! Justru dengan adanya pemetaan tadi memberikan data bagi kami bagaimana menjalankan agenda deradikalisasi,” tegas Agung Purwanto. Kepala Humas Universitas Jember lantas menghimbau agar masyarakat tidak perlu berlebihan menanggapi hasil pemetaan tersebut mengingat hal itu merupakan mapping awal yang memang masih perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan dan penelitian lanjutan.

Penjelasan Kepala Humas Universitas Jember didukung oleh Akhmad Munir, Ketua Tim Pemetaan Radikalisme Mahasiswa di Universitas Jember. Dia mengatakan bahwa pemetaan ini dilakukan pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018. Pemetaan berbeda dengan survey di mana teknik sampling-nya diatur secara ilmiah. Pemetaan ini hampir sama dengan sensus yang mendata mahasiswa dengan mengisi kuesioner yang sudah disediakan. Angka 22 persen yang muncul, bukan mewakili dari keseluruhan total mahasiswa Universitas Jember, melainkan dari jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner. “Hasil pemetaan ini pun tidak bisa begitu saja menjadi dasar generalisasi bahwa 22 persen mahasiswa kita yang mengisi kuesioner telah terpapar paham radikal. Sebab tujuannya ingin mengetahui secara dasar pemahaman keagamaan dan pemaknaan aspek teologis dan aspek politik mereka terkait konsep kepemimpinan dan kenegaraan. Jadi ibarat peta, kita tahu dimana kota Jember tapi tidak tahu apa saja isi kota Jember itu,” tuturnya.

Lebih lanjut Akhmad Munir menjabarkan bahwa setelah pemetaan itu dilakukan, banyak agenda-agenda kampus terkait deradikalisasi yang dilakukan berdasarkan pada hasil mapping tadi. Misalnya saja hasil pemetaan dijadikan bahan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) merekonstruksi kurikulum berbasis moderatisme Islam. Dulunya tidak ada teologi kebangsaan tapi sekarang kami masukkan tema tersebut. Dulunya tidak ada HAM dan demokrasi dalam Islam tapi sekarang sudah ada tema ini dalam RPS kita.

“Selain itu, rekruitmen SDM tenaga pengajar juga diperketat untuk memastikan bahwa calon pengajar PAI berprinsip ahlussunnah wal jamaah. Selain itu, secara rutin mahasiswa seminggu sekali diajak ke pondok pesantren misalnya di Pondok Pesantren Ashri Talangsari untuk mendapatkan tausiyah keislaman moderat dari ulama’-ulama’ kita. Jadi banyak program dan agenda-agenda kita yang semuanya bermuara pada mainstreaming moderatisme Islam,” ulas Akhmad Munir.

Agung Purwanto lantas menegaskan, Universitas Jember memilih tidak mau gegabah menangani radikalisme mengingat dunia kampus memiliki karakteristik tersendiri. Diantaranya kampus sebagai wahana lalu lintas pertukaran pemikiran bagi kalangan intelektual, sehingga ideologi apapun bisa dikaji secara akademis. Kedua, mahasiswa adalah manusia dewasa yang memiliki kesadaran memilih dan ada dalam masa pencarian jati diri sehingga biasanya mudah tertarik akan pemikiran baru. “Selain itu kampus bukan satu-satunya lokasi bersosialisasi bagi mahasiswa, bahkan waktu yang dihabiskan di luar kampus bisa jadi lebih banyak daripada di kampus. Mahasiswa juga individu yang melek IPTEK terutama media sosial sehingga mudah mengakses informasi. Kami memilih berhati-hati menangani persoalan radikalisme sebab tidak mau kehidupan kampus malah jadi tidak sehat, karena permasalahan ini sensitif mengingat definisi dan perwujudan radikalisme itu beragam,” pungkas Agung Purwanto. (Humas UNEJ)