Berita Universitas Jember

People Power

Reformasi yang bergulir tahun 1998 merupakan keinginan masyarakat yang begitu kuat yang menghendaki adanya pembaharuan di segala bidang yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam. Selama reformasi rakyat menghendaki adanya perubahan di semua aspek kehidupan, karena selama kurang lebih 32 tahun rezim Orde Baru memimpin, kehidupan masyarakat Indonesia terkungkung dalam kekuasaan yang sentralistik dan membekunya demokrasi Pancasila, kebebasan berdemokrasi yang dikemas dalam demokrasi Pancasila yang hanya sebatas retorika belaka, ketidakadilan di bidang ekonomi dan hukum, penyalahgunaan kewenangan yang sangat membabibuta, kekuatan politik yang dikuasai oleh satu golongan, dan penderitaan masyarakat tersebut ditambah dengan krisis ekonomi tahun 1998.

Kekuatan masyarakat (people power) tahun 1998 mampu menggulingkan pemimpin yang otoriter yaitu presiden Soeharto dan pada akhirnya kekuatan masyarakat (people power) tersebut dituangkan dalam pemilu tahun 1999. Pelaksanaan pemilu tahun 1999 merupakan pemilu yang pertama kali dilaksanakan secara jujur,  adil (jurdil) dan transparan. Berdasarkan hasil pemilu tahun 1999 yang menunjukkan bahwa Partai Demokras Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan suara terbanyak, maka Megawati Soekarno Putri yang seharusnya menjadi Presiden Republik Indonesia kala itu. Namun kecerdikan Amien Rais yang membentuk “poros tengah” di parlemen waktu itu, membuat Megawati Soekarno Putri gagal melenggang untuk menjadi Presiden RI tahun 1999. Dengan kekuatan politik  “poros tengah” di parlemen waktu itu akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan KH. Abdurrahman  Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden Republik Indonesia, karena waktu itu berdasarkan Undang-Undang bahwa Presiden Republik Indonesia dipilih secara tidak langsung yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999 KH. Abdurrahman  Wahid (Gus Dur) mulai menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Keinginan Gus Dur untuk membangun Indonsia menjadi lebih baik dan menjauh dari bayang-bayang masa Orde Baru akhirnya kandas di tengah jalan, lagi-lagi karena kecerdikan  Amien Rain di Parlemen. Dengan kemampuannya menggalang kekuatan politik di gedung DPR, Amien Rais dan kawan-kawan menggulirkan bola panas yang pada waktu itu dikenal dengan skandal “Bulog Gate” dan “Brunai Gate” untuk menggulingkan Gusdur dari kursi Presiden, meski sampai detik ini skandal itu tidak bisa dibuktikan secara hukum untuk menggulingkan kekuasaan setingkat Presiden. Kekuatan politik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergeser dari yang awalnya mendukung Gus Dur berubah menjadi mendukung Megawai Soekarno Putri. Karena dukungan parlemen terhadap Megawati untuk menjadi Presiden  RI semakin besar, maka jabatan Presiden yang dipegang oleh Gus Dur berakhir pada tanggal 23 Juli 2001, dan digantikan oleh Megawai Soekarno Putri. Kursi Presiden yang diduduki oleh Megawati hanya selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004 karena pada waktu itu sifatnya hanya meneruskan kepemimpinan Gus Dur yang seharusnya berakhir tahun 2004.

Setelah jabatan Presiden Megawati berakhir tanggal 20 Oktober 2004, negara Indonesia menggelar Pemilu yang jujur, adil dan transparan untuk yang kedua kalinya. Perbedaan pemilu antara tahun 1999 dan tahun 2004 adalah terletak pada pemilihan presiden, dimana pilpres dilakukan secara langsung tanpa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keinginan masyarakat untuk mencari sosok pemimpin yang tegas, berani dan berwibawa dicurahkan melalui pemilu 2004. Dari sederetan kandidat seperti Wiranto, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2004, pada akhirnya rakyat memutuskan pilihannya pada  sosok yang dianggap tegas, berani dan berwibawa yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memimpin Indonesia selama lima tahun kedepan yaitu pada masa jabatan  tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pada akhirnya kepemimpinan SBY ini berlanjut hingga periode kedua yaitu masa jabatan mulai tahun 2009 sampai dengan 2014.

Meski bangsa Indonesia tidak menutup mata bahwa selama kepemimpinan SBY Indonesia mengalami banyak pembaharuan di berbagai bidang termasuk pertumbahan ekonomi sampai di atas 6%, namun  selama kurun waktu 10 tahun masa kepemimpinan SBY juga tak lepas dari anggapan-anggapan negatif dan itu juga dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, mulai dari anggapan bahwa SBY adalah presiden yang paling sering mengeluh, tidak tegas dalam penyelesaian masalah Lapindo Sidoarjo, sering ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, banyaknya proyek pembangunan jalan tol yang mangkrak (tidak dilanjutkan), sampai dengan anggapan sekelompok orang bahwa SBY merupakan presiden yang hanya gemar melakukan hal-hal yang bersifat seremonial dengan hanya meresmikan proyek-proyek pembangunan saja, tetapi tidak disertai dengan pendekatan langsung kepada masyarakat (pimpinan yang tidak dekat dengan rakyat). Namun demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden pilihan rakyat Indonesia secara langsung yang sukses menjabat selama dua periode. Hal  ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kritikan pedas yang mengalir ke SBY, namun masyarakat tetap mengakui keberhasilan SBY dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama kurun waktu 10 tahun.

Setelah dua periode kepemimpinan SBY berakhir, keinginan dan gerakan rakyat atau “people power” pun berubah, dari yang awalnya mencari sosok pemimpin yang tegas dan berani yaitu pada SBY (masih debateble) menjadi berubah yaitu masyrakat mencari pemimpin yan tidak hanya berani dan tegas dalam mengambil keputusan tetapi juga mencari sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, mau melayani masyarakat dan tidak terlibat ke dalam konflik kepentingan atau “conflict of interest”. Dan pada akhirnya gerakan rakyat “people power” tersebut dilampiaskan ke dalam pemilu yang fair dan demokrati pada tahun 2014, yang mana rakyat menjatuhkan pilihannya kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI periode 2014 sampai dengan 2019. Gerakan rakyat  atau “people power” yang begitu kuat pada waktu itu mampu mengalahkan sosok capres sekelas Prabowo Subianto yang berasal dari kalangan militer.

Di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masyarakat sempat dibuat kecewa termasuk saya selaku penulis karena pada waktu itu Presiden Jokowi membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut yaitu mengurangi subsidi BBM, dan subsidi listrik sehingga masyarakat Indonesia harus membayar mahal dari dua kebutuhan tersebut. Namun pada akhiirnya masyarakat termasuk saya dapat menyadari, memahami dan sekaligus bangga terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, karena pengurangan subsidi BBM dan subsidi listrik tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia terutama di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Pembangunan infrastruktur oleh Presiden Jokowi dilaksanakan dengan semangat dan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mana pembangunan tersebut dilaksanakan dengan tidak melihat apakah wilayah itu jumlah penduduknya banyak atau sedikit, tetapi dibangun secara adil dan merata. “Kebijakan pembangunan yang saya terapkan tidak menggunakan semangat dan prinsip politik tetapi menggunakan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau semangatnya politik, saya akan membangun di pulau Jawa saja, karena penduduk di Jawa lebih dari 60% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia dan saya sudah bisa menang di pemilu, tapi yang saya gunakan adalah prinsip keadilan sosial bagi seluruh Indonesia” (Joko Widodo.2019. Presiden RI), yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi nasional.

Selama empat tahun lebih memimpin, Presiden Jokowi sudah melakukan banyak hal kepada masyarakat Indonesia, Jokowi tidak hanya membangun di darat tetapi juga memperhatikan dan membangun di wilayah lautan. Pembangunan di sektor kelautan lebih dioptimalkan sehingga banyak bermanfaat bagi masyarakat. Dengan keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia selama empat tahun maka gerakan rakyat atau “people power” di tahun 2014 terulang kembali di tahun 2019, yang mana rakyat Indonesia tetap menghendaki Joko Widodo sebagai Presiden RI untuk yang kedua kalinya, sehingga Jokowi memenangkan kembali duel politiknya  dengan Prabowo Subianto di Pilpres 17 April 2019. Di Pilpres 2019 diwarnai oleh aksi-aksi Amien Rais  yang usianya sudah senja dengan membuka panggung untuk dirinya sendiri melalui gerakan rakyat atau “people power” ala Amien Rais. Namun narasi “people power” yang dibangun oleh Amien Rais berbeda dengan narasi “people power” yang dibuat oleh penulis buku “Jokowi People Power” yaitu Bimo Nugroho dan M. Yamin Panca Setia. Definisi “people power” yang ditulis oleh Bimo Nugroho dan M. Yamin Panca Setia adalah gerakan rakyat yang saat itu habis-habisan membela Jokowi di Pemilu 2014 yang fair dan demokratis. Namun narasi “people power” yang dibangun oleh Amien Rais adalah gerakan rakyat yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sah menurut Undang-Undang. Istri almarhum Bimo Nugroho, penulis buku Jokowi People Power, Aprilyana Tatty mengatakan bahwa narasi “people power” yang dibangun oleh Amien Rais adalah gerakan rakyat untuk kepentingan politik dengan niat jahat yaitu menggulingkan kekuasaan yang sah. Di berbagai kesempatan Amien Rais memang membangun narasi-narasi yang sifatnya mengancam dengan mengatakan bahwa apabila Jokowi menang di Pilpres 2019, maka tidak akan menempuh jalur hukum melalui MK melainkan dengan “people power”.

Sekarang kondisinya sudah berbeda, seruan  “people power” oleh Amien Rais sudah tidak digubris lagi oleh  masyarakat  karena memang masa Amien Rais yang tua dan sangat senja sudah lewat. Selain itu masyarakat sudah paham bahwa seruan “people power” ala Amien Rais adalah suatu hal yang tidak benar.  Salah satu kader PDIP yaitu Irma Chaniago mengatakan bahwa masa Amien Rais sudah lewat. Sementara kader PDIP yang lain seperti Adian Napitupulu mengatakan bahwa Amien Rain tidak pernah menang di kampungnya sendiri yaitu Yogjakarta. Dan akhirnya kebenaran tetaplah kebenaran yang akan selalu menang  dalam melawan kejahatan yang mana gerakan rakyat atau “people power” yang dituangkan dalam pemilu yang fair dan demokratis dapat menang kembali di pilpres 2019. Ini berarti dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2019/2023) masyarakat masih menghendaki Bpk. Jokowi untuk memimpin Indonesia agar lebih maju, adil dan makmur.

Selamat Bpk. Jokowi, engkau adalah The Real President of Indonesia, presiden yang berasal dari rakyat biasa tapi mampu membuat Indonesia menjadi luar biasa.

Giyanto

Mahasiswa program Doktor Administrasi Negara Universitas Jember

Nama                                    : Giyanto, S.AP, M.Si

Tempat/tgl lahir                : Jember, 30 April 1971

Pekerjaan                           : Dosen FISIP Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Sedang Studi                      ; Program Doktor Administrasi (S3) Universitas Jember

NIM                                       : 170930101002