Kemenkeu Gandeng Universitas Jember Perkuat BUMDes, Dorong Tata Kelola Profesional dan Kemandirian Ekonomi Desa

Jember , 12 Juni 2026

Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Program kolaborasi yang telah berjalan selama tiga tahun tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong BUMDes dan KDMP berkembang sebagai pilar ekonomi desa melalui penguatan tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, Kementerian Keuangan menggandeng Universitas Jember (UNEJ) untuk memberikan pendampingan kepada BUMDes dan KDMP di wilayah tapal kuda Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan workshop yang berlangsung di Gedung Ir. Soekarno, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember, Kamis (11/6/2026), dengan melibatkan 100 peserta yang terdiri atas 60 BUMDes dan 40 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari Kabupaten Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, dan Pasuruan.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Jember, Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi merupakan bentuk nyata implementasi tridarma perguruan tinggi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Jember, Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D., kala memberikan sambutannya

“Universitas Jember menyambut baik kepercayaan yang diberikan Kementerian Keuangan dalam program ini. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan solusi atas berbagai tantangan pembangunan, termasuk memperkuat kapasitas BUMDes agar mampu tumbuh secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Prof. Bambang menambahkan, melalui keterlibatan dosen dan tenaga ahli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNEJ berkomitmen memberikan pendampingan berbasis kebutuhan riil di lapangan sehingga setiap BUMDes mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki.

“Kami berharap program ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola, inovasi usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika BUMDes menjadi kuat, maka ekonomi desa juga akan semakin tangguh,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Tim Dana Desa Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat Kementerian Keuangan tidak memungkinkan melakukan pendampingan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia. Oleh sebab itu, kemitraan dengan perguruan tinggi menjadi pilihan strategis untuk memperluas jangkauan pembinaan.

Penandatanganan kerjasama antara FEB UNEJ dengan Kemenkeu RI

“Selama tiga tahun terakhir kami bekerja sama dengan empat perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Jember. Kolaborasi ini terbukti efektif karena perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik sekaligus kedekatan dengan masyarakat sehingga proses pendampingan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Workshop yang digelar di UNEJ menjadi tahap awal untuk memetakan potensi usaha sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi BUMDes. Dari hasil pemetaan tersebut, sebanyak 30 BUMDes akan diseleksi untuk mengikuti program pendampingan intensif selama empat bulan.

Dalam pendampingan tersebut, tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember akan memberikan asistensi secara berkala terkait penyusunan laporan keuangan, administrasi kelembagaan, penguatan tata kelola organisasi, hingga strategi pemasaran dan pengembangan usaha agar mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi.

“Pendampingan dilakukan setiap bulan dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Kami ingin memastikan bahwa BUMDes yang terpilih benar-benar memperoleh pembinaan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya. Adapun Koperasi Desa Merah Putih tidak masuk dalam skema pendampingan ini karena sudah memiliki mekanisme pembinaan tersendiri dari pemerintah,” terangnya.

Program ini diharapkan mampu melahirkan BUMDes yang lebih profesional, transparan, dan mandiri sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan tata kelola yang semakin baik serta dukungan pendampingan dari kalangan akademisi, BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Universitas Jember tersebut menjadi contoh nyata bagaimana sinergi pemerintah dan perguruan tinggi dapat menghasilkan dampak langsung bagi pembangunan desa. Melalui transfer pengetahuan, inovasi, dan pendampingan yang sistematis, BUMDes tidak hanya diarahkan menjadi unit usaha yang produktif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa di masa depan.(is)