Jember, 15 Juli 2025
Upaya penguatan masyarakat sipil dalam mendorong kesetaraan dan memperkuat demokrasi menjadi bahasan dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Pusat Studi Gender Universitas Jember pada Selasa (15/7) di Auditorium Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Kegiatan ini menghadirkan beberpa narasumber diantaranya Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., PHD., (Project Manager BASIS-EU SEPAHAM Indonesia), M. Ananto Setiawan (Koordinator Nasional Program YAPPIKA) dan Nurul Hidayah (Ketua Fatayat NU Jember).
Melalui diskusi publik tersebut Prof. Mirza menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Dalam paparanya beliau menyoroti tantangan masyarakat sipil di era digital, termasuk isu militerisasi ruang digital, shrinking civic space, serta dominasi negara melalui aparatur regresif yang dapat membatasi ruang kebebasan sipil.
“Mengingat di era digitalisasi saat ini, masyarakat sipil seharusnya bisa merasa aman dalam menyampaikan aspirasinya khususnya melalui media sosial. Teknologi digital seharusnya digunakan untuk menciptakan enabling environment, bukan justru menjadi alat represi”, tegasnya.
Beliau berharap melalui program BASIS dapat menjembatani menumbuhkan kesadaran publik terutama di kalangan muda dan memperkuat integrasi perjuangan masyarakat sipil serta membersamai gerakan sosial politik guna mendorong perubahan nyata melalui upaya hukum maupun non hukum
Sementara itu, M. Ananto Setiawan menjelaskan inisiatif BASIS (Building and Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) sebagai upaya memperkuat masyarakat sipil melalui fokus dukungan kepada perempuan, anak muda, dan organisasi masyarakat sipil yang dipimpin oleh kelompok minoritas untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami percaya bahwa hak asasi manusia, demokrasi itu bisa berjalan optimal apabila masyarakat sipilnya kuat dan kritis untuk bisa mengingatkan pembuat kebijakan bahwa ternyata yang kita lakukan bersebrangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia”.
Ketua Fatayat NU Jember, Nurul Hidayah turut memberikan paparan sebagai perwakilan dari kelompok organisasi masyarakat sipil. Beliau menekankan pentingnya peran perempuan dalam demokrasi dan ruang publik. “Saya mewakili organisasi Fatayat NU merasa bahwa demokrasi dan kesetaraan ini perlu digapai bersama. Karena hal tersebut masih menjadi tantangan tersendiri bagi SDM di akar rumput, khususnya bagi perempuan dimana hak atas dirinya masih kecil. Bahkan, untuk terlibat dalam kegiatan organisasi pun perempuan masih harus mendapat izin dari suami mereka,” ungkapnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan membuka kesadaran bersama masyarakat sipil untuk saling berkolaborasi dalam isu-isu demokrasi, keadilan sosial, dan kesetaraan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari inisiatif penguatan masyarakat sipil yang didukung Pusat Studi Gender Unej bersama dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat (YAPPIKA) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) dalam mendukung demokrasi yang inklusif di Indonesia. (qf)